Kisah Perjuangan Tenaga Bidan Di Kalimantan Barat

Gambar : Ilustrasi perjuangan tenaga kesehatan di pedalaman Kalimantan Barat

Sumber : www.jpnn.com

Baru – baru ini  ramai diberitakan di media massa tentang rencana pemberhentian 693 Bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Kalimantan Barat oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( Menpan & RB ), Yudi Chrisnandy. Hal ini tentu menimbulkan polemik di kalangan masyarakat Kalimantan Barat, khususnya para bidan PTT yang bersangkutan. Mereka yang sudah mengabdi menjadi PTT dalam waktu yang cukup lama sangat kecewa apabila rencana tersebut memang benar – benar terjadi. Menanggapi wacana tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat  pun langsung bereaksi keras .

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Barat pun bahkan melayangkan surat protes kepada Presiden yang telah ditanda tangani Gubernur Kalimantan Barat, yang salah satu butir dari surat tersebut adalah rekomendasi tentang pembubaran Kemenpan & RB (PontianakPost, 7/1/2016). Beliau juga mengusulkan agar para bidan PTT di Kalimantan Barat jangan diberhentikan. Masih banyak di daerah – daerah Kalimantan Barat yang kekurangan tenaga bidan. 

Hal senada juga disampaikan oleh anggota DPR RI yang berasal dari Kalimantan Barat, Syarif Abdullah Alkadrie. Beliau melontarkan kritik terkait pernyataan Menpan&RB tentang rencana pemecatan bidan PTT di Kalimantan Barat (PontianakPost, 8/11/2016). Beliau menilai bahwa peran bidan terutama di daerah pedalaman Kalimantan Barat sungguh sangat dibutuhkan. Kalimantan Barat masih kekurangan tenaga medis seperti mantri,dokter maupun bidan. Anggota DPR lain yang juga berasal dari Kalimantan Barat, Daniel Djohan juga menyampaikan sikap yang sama. Ia bahkan meminta supaya presiden me-resuffle Menpan & RB. 

Perjuangan bidan Anik

Masih ingatkah kita dengan sosok Anik Setya Indah , seorang bidan asal Jawa Tengah yang bertugas di Kalimantan Barat yang meninggal beberapa bulan silam? Bidan Anik meninggal setelah menjalankan tugas panggilan untuk melakukan persalinan di pedalaman Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, yang pada saat itu juga beliau tengah hamil 8 bulan. Walaupun sebenarnya sempat dicegah oleh sang suami, tetapi karena panggilan jiwa dan hati nurani, bidan Anik tetap bertekad untuk berangkat. Akhirnya, dalam sehari bidan Anik berhasil membantu 2 pasien dengan selamat.

Setibanya di rumah, bidan Anik merasakan kontraksi yang hebat di perutnya. Setelah di USG, ternyata bayi yang masih dalam kandungannya sudah meninggal dunia. Tidak hanya sampai di situ saja, setelah pengambilan bayi melalui seksio Caesaria (Operasi Caesar ), ternyata bidan Anik mengalami pendarahan hebat bahkan sampai mengalami Shock.  Segala daya dan upaya sudah dilakukan sedemikian rupa, tetapi Tuhan berkehendak lain, nyawa bidan Anik tidak tertolong. 

Kepergian bidan Anik tentu meninggalkan duka yang begitu mendalam bagi keluarga maupun rekan kerjanya. Jerih payahnya sebagai bidan di pedalaman Kalimantan Barat harus berakhir setelah menunaikan tugasnya. Bahkan bayi yang sudah lama ditunggu – tunggu pun juga tak kuasa bertahan untuk hidup. Tentu ini membuat kita sebagai warga Kalimantan Barat sangat prihatin atas kejadian ini. 

Solusi

Sebagai seorang warga Kalimantan Barat, saya sangat menyayangkan pernyataan dari Menteri Yudi Chrisnandy tersebut. Jerih payah para bidan PTT di Kalimantan Barat selama bertahun – tahun seakan – akan pupus sudah apabila rencana tersebut benar – benar terjadi. Seharusnya, pemerintah melalui Kemenpan & RB lebih mensejahterakan para pegawai PTT, bukan malah memberhentikan atau memecatnya. Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil (sesuai dengan kebutuhan, kriteria pendidikan dan masa kerja ) mungkin menjadi solusi yang paling baik, terlepas dari polemik dan permasalahan yang ada di kementerian tersebut. Pemerintah perlu terjun ke daerah sesuai dengan jargon “blusukan” –nya, yakni mengecek dan melihat kondisi langsung perjuangan para bidan PTT di kalimantan Barat.

Bidan Anik telah membuktikan, betapa beratnya bekerja menjadi tenaga kerja kesehatan di daerah pedalaman ditambah dengan minimnya fasilitas sarana dan prasarana yang ada. Pemerintah seharusnya membayar mahal akan jerih payah yang telah dikorbankan para pejuang kesehatan tersebut di pedalaman Kalimantan Barat. Menteri Yudi Chrisnandy sebelum mengeluarkan pernyataan tersebut seharusnya terlebih dahulu membicarakan baik – baik dengan pemerintah daerah terkait dan perwakilan bidan PTT, sehingga permasalahan tentang bidan PTT dapat diselesaikan dengan baik. Semoga pemerintah senantiasa peduli dengan rakyat, sehingga kesejahteraan rakyat khususnya kesejahteraan para bidan PTT di Kalimantan Barat dapat terealisasikan dengan baik.   

Semoga !